Respons Terhadap Penetapan Perda Penanggulangan Penyakit Menular Oleh DPRD Bersama Pemprov NTB


Segranakpost.com, Mataram -- Pemprov NTB mengajukan rancangan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penanggulangan penyakit menular kepada DPRD setempat.

Hanya saja kendati merupakan raperda yang bersifat urgen untuk disahkan. Namun Raperda itu masih mengundang polemik.

Namun, secara umum ketua DPRD Kota Mataram Didi Sumardi, S.H, menjelaskan bahwa siapapun yang melakukan ikhtiar atau upaya - upaya untuk tujuan yang baik ter khusus untuk pencegahan covid 19 yang saat ini masih bersifat pandemi sebagai strategi menyelamatkan masyarakat sehingga tidak menjadi korban covid 19 kita harus apresiasi dan dukung. Rabu 05/8/2020

"Prasyaratannya kerja - kerja pemerintahan itu memang harus bersinergi dan kolaboratif. Namun ikhtiar dan strategi itu harus dilakukan secara cermat, matang dan tepat. Tapi kalau sebaliknya itu akan terjadi kesia siaan atau mubazir. Bahkan berpotensi akan terjadi masalah baru. Karena itu karya regulatif selain harus memenuhi syarat - syarat formal, yuridis, substantif dan teknis." Jelasnya

Lanjut, Didi meski saya belum membaca draft nya, informasi yang masih kita terima dari media itu masih gonjang ganjing atau pro kontra. sehingga hal tsb sebnenarnya sudah kita predeksi seperti itu karena setau saya belum ada kegiatan - kegiatan seperti bagaimana menghimpun masukan dan menyerap aspirasi masyarakat darikabupaten/kota termasuk mensosialisasikan draf nya atau uji publik sebelum dilakukan pembahasan. 

Selain itu Didi juga menjelaskan bagaimana kekhawatiran terhadap perda yang tidak bisa dijalankan secara efektif, Didi juga menegaskan jika ingin bersungguh -sungguh menjalankan perda secara efektif dua kepentingan harus dilakukan seperti memprioritaskan dan mendahulukan menggratiskan masker sehingga baru dilakukan penegakkan sanksi atau hukumannya. 

"Menggratiskan masker itu sangat mungkin dilakukan apalagi jika kebijakan itu menjadi satu paket dengan pemberdayaan UMKM lokal. karena akan memberi dampak positif secara luas dan tidak hanya bagi pergerakan sektor ekonomi rakyat akan tetapi juga bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menekan tingkat kemiskinan. 

Menurut Didi sebelum membicarakan soal sanksi atau denda yang berkaitan dengan tidak disiplin menggunakan masker itu sangat bagus . Tapi kalau tidak dibarengi dengan kejelasan atau kepastian instrumen dan daya dukungnya yang memadai sepertinya sulit untuk dapat ditegakkan karena jika kita memaksakan orang menggunakan masker dan barangnya itu sendiri langka dan mahal itu namanya memaksakan hukum secara tidak adil Oleh karena itu yang hrs dilakukan sebelumnya adalah memastikan atau menjamin masker tersedia dan memadai, harga mudah dan murah. Idealnya masker harus digratiskan" Jelasnya

Terakhir Didi menjelaskan bahwa unyul mencapai progres mendisiplinkan masyarakat itu perlu upaya percepatan menggunakan masker setelah maskernya digratiskan selanjutnya secara bertahap perlu menentukan klaster yang prioritas dulu. Kuncinya selain sistemnya harus terbangun bagus juga harus mendapat dukungan dari masyarakat." Tutupnya.(TL/rd) 
Previous Post Next Post