Gubernur NTB : Perlu Ada Kajian Lebih Terkait UU Cipta Kerja Omnibuslaw


Segranakpost.com, Mataram - Penolakan Undang-undang Omnibus law hingga kini terus berlanjut, penolakan dari berbagai pihak, mulai dari mahasiswa hingga ormas, semua pihak menyampaikan aspirasinya terkait penolakan Undang-undang Omnibuslaw, hari ini 13/10/20 di depan kantor Gubernur, selain KASTA NTB adapun sejumlah Mahasiswa yang menamakan diri sebagai Aliansi Rakyat juga turut menghadiri


Setelah cukup lama masa aksi dari KASTA NTB menyampaikan orasinya, Gubernur Zulkieflimansyah akhirnya menanggapi segala tuntutan massa aksi dengan tenang.


Gubernur NTB Dr. Zulkiflimansyah dalam tanggapannya menjelaskan jika pemerintah provinsi NTB akan menimbang apa yang menjadi tuntutan massa aksi dengan catatan dengan melibatkan semua elemen untuk mengkaji UU Omnibuslaw tersebut. Baik dari kalangan akademisi, politisi, buruh dan elemen lainnya.

"Jadi berikan kami waktu dua sampai tiga hari untuk mengkaji dan menimbang UU ini yang kemudian itu akan menjadi landasan kita bersama untuk dikirimkan ke pusat, " Jelasnya

Gubernur NTB juga menyebut jika segala tuntutan dan usul massa aksi sangat bagus, namun perlu ada pengkajian lebih dalam sehingga kita di NTB benar-benar paham akan UU Omnibuslaw dan kita tidak memalukan NTB, "Tandasnya

Tidak puas dengan tanggapan Gubernur, massa aksi dari KASTA NTB terus mendesak dengan beralasan telah dilakukannya kajian seluruh akademisi dan buruh di Indonesia, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja Omnibuslaw sudah jelas merugikan rakyat.

Massa aksi juga mengatakan bahwa beberapa Gubernur di Indonesia juga sudah menyampaikan sikap secara terbuka untuk sama-sama menolak ada nya UU Cipta Kerja Omnibuslaw.

"Pak Gubernur yang terhormat, Gubernur jawa barat saja sudah menyetujui penolakan UU Cipta kerja Omnibuslaw ini, kenapa bapak meminta waktu untuk menyetujuinya, bukan hanya itu Gubernur Papua dan Jambi juga menyetujuinya." Desak para aksi

Menyikapi keinginan massa aksi tersebut gubernur NTB pun segera bergegas meninggalkan massa aksi dan menuju ruangan di gubernuran.

Massa aksi menegaskan jika Gubernur NTB tidak segera menyatakan sikap terbuka untuk bersama rakyat menolak UU Omnibuslaw maka pastikan kita akan melakukan aksi besar-besaran menurunkan Gubernur NTB, " Ancam massa aksi (SGP/Aini)


Post a Comment

Previous Post Next Post