UU Omnibus Law Dianggap Sebagai Penindasan Rakyat

 


Segranakpost.com, Mataram - Kamis 8/10/20, ribuan massa aksi membanjiri jalan Udayana mengepung Kantor DPRD Provinsi NTB, aksi yang bertujuan untuk mewakili bentuk rasa kekecewaan masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah mengesahkan UU Omnibus Law yang dianggap sebagai penindasan rakyat.

Ribuan massa yang datang dari segala penjuru NTB dengan sejumlah Aliansi membawa tuntutan untuk mencabut UU Omnibus Law.

"Batalkan Omnibus Law, bubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)."tegas aksi yang berdatangan

Massa terus menerus melakukan perlawanan meskipun sempat terjadi adu bentrok dengan aparat. Selain itu, sejumlah massa juga membakar spanduk yang terpampang di depan gedung DPRD.

Massa menganggap jika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah tidak pantas lagi menjadi panutan dan harapan rakyat. Massa aksi justru menggantikan namanya menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat yang telah mengesahkan UU penindas rakyat.

Massa aksi mengancam tidak akan pernah membubarkan diri sebelum bebas memboikot dan menduduki Kantor DPRD NTB.

"Gedung ini sudah menjadi milik rakyat bukan lagi pengkhianat rakyat," sorak massa aksi.

Ketua DPRD Bq. Isvie Rupaeda juga sempat menemui massa aksi dan menegaskan jika pihak DPRD NTB juga akan melanjutkan pesan massa aksi ke pusat untuk mencabut dan menggagalkan UU Omnibus Law. 

"Kami bersama rakyat dan kita sepakat untuk menggagalkan UU Omnibus Law," tegasnya.

Massa aksi yang melakukan demonstrasi justru tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD NTB  dengan alasan bahwa DPR terlalu sering mengkhianati rakyat. Massa aksi tetap melakukan aksi demonstrasi hingga mampu memboikot gedung DPRD NTB. (SGP/Aini)

Post a Comment

Previous Post Next Post